JEMBER – Law Office Renal Shendra Hermawan, S.H., M.Kn & Partners secara resmi melayangkan Surat Somasi Ke-I kepada Manajemen PT Global Yimi Cargo (J&T Cargo) Cabang Surabaya atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Wanprestasi, serta penutupan sepihak outlet JBR005A yang berdampak pada akumulasi kerugian materiil Mitra UMKM sebesar Rp400.302.664,- dan memicu potongan denda liar yang merugikan gaji para kurir.
Perkara ini bermula saat CV Nawasena Tiga Jaya (Pengelola Outlet JBR005A) diminta melakukan ekspansi operasional berupa penyewaan ruko 2 tahun senilai Rp75 juta dan pembaruan armada truk CDE Long atas arahan serta kualifikasi yang disyaratkan oleh Regional Manager (RM) PT GYC Jember. Namun, di tengah melonjaknya beban incoming paket di wilayah medan berat (Silo, Mayang, Pakusari), oknum RM dan PIC PT GYC dinilai pasif, menghindar, dan menelantarkan komitmen pemecahan area.
Puncak kejanggalan hukum terjadi pada 13–14 Agustus 2026, ketika operasional outlet JBR005A mendadak dimatikan secara sepihak via conference call, disusul penerbitan Surat Peringatan (SP) 3 susulan yang cacat prosedur karena terbit dua kali untuk alasan yang telah selesai dan dicabut sebelumnya. Tak berhenti di situ, sistem JFS J&T Cargo tetap menarik potongan denda secara sewenang-wenang pasca-penutupan operasional, hingga memotong hak gaji para kurir di lapangan.
“Klien kami telah beritikad baik dan sangat kooperatif mengikuti seluruh arahan operasional. Namun pemutusan sepihak tanpa mekanisme peringatan berjenjang serta penarikan denda pasca-penutupan adalah tindakan yang melanggar hukum dan menindas pelaku UMKM,” kata Oktavian Bagas Priambodo, selaku Kuasa Hukum Klien, Jumat (13/11/2026).
Atas tindakan tersebut, Tim Kuasa Hukum menuntut PT Global Yimi Cargo untuk membayar ganti rugi materiil operasional dan investasi sebesar Rp400.302.664,- secara tunai dan seketika, membatal dan memutihkan seluruh penarikan denda operasional & SLA pada sistem JFS yang terbit ilegal sejak Mei hingga September 2026.
“Membuat dan menghadiri forum rekonsiliasi finansial resmi dalam tenggat waktu 7 hari sejak Somasi diterima,” jelasnya.
Apabila Somasi ini diabaikan, Tim Hukum siap mendaftarkan Gugatan Perdata Wanprestasi & PMH ke Pengadilan Negeri Surabaya, melaporkan dugaan Penggelapan (Pasal 372 KUHP) ke Polda Jatim, serta melapor resmi ke KPPU dan Kementerian UMKM.
Kenapa demikian, atas terjadinya ini penutupan outlet yang dilakukan pada 14 Agustus 2026 lalu menyisakan duka mendalam bagi belasan kurir lokal. Meskipun operasional outlet telah dimatikan secara mendadak oleh manajemen pusat, sistem J&T Financial System (JFS) diduga terus menyedot denda-denda operasional secara liar. Alhasil, rekapitulasi gaji kurir yang seharusnya diterima justru menjadi minus akibat tergerus denda pasca-penutupan.
Menurut Bagas, kliennya telah menjadi korban tuduhan cacat prosedur dan pengabaian oleh oknum manajemen lapangan. Kliennya diminta keluar modal ratusan juta untuk sewa ruko dan armada besar atas syarat pemecahan area, namun saat volume paket membludak di area pedalaman Silo dan Pakusari, pihak manajemen justru menghilang dan memutus kerja sama secara tiba-tiba.
“Ada indikasi kuat ketidakkonsistenan hukum dan rekayasa administratif. Manajemen menerbitkan SP3 ganda untuk menutupi kesalahan penutupan sepihak di lapangan. Bahkan di hari penutupan tersebut, langsung muncul vendor/outlet baru di radius yang sangat dekat dengan ruko Klien kami,” ujar Bagas.
Melalui surat somasi bernomor 001/SOM-NTJ/X/2026, tim advokat memberikan waktu 7 hari bagi jajaran Direksi PT Global Yimi Cargo Surabaya untuk menghentikan seluruh denda ilegal, mengembalikan deposit, serta membayar ganti rugi total sebesar Rp400.302.664,-.
Jika PT Global Yimi Cargo tidak menunjukkan iktikad baik dalam forum musyawarah, tim hukum memastikan akan membawa perkara ini ke jalur pidana penggelapan di Polda Jawa Timur serta menggugat perdata dan melaporkan persaingan usaha tidak sehat ke KPPU.
Sementara pihak PT Global Yimi Cargo hingga berita ini ditayangkan belum berhasil dikonfirmasi.