Keluarga ahli waris kini meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini menjadi objek sengketa.
Desakan tersebut disampaikan Mashuri, kuasa Erli Tri Yani Hastuti selaku ahli waris Tampina, Rabu (11/11/2026).
Mashuri menilai BPN Jember belum menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dokumen Pengumuman Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY tertanggal 2 November 2026 menjadi dasar terbaru tuntutan tersebut.
Dalam dokumen yang ditandatangani Panitera Wiwied Kurniawan, S.H., M.H., pengadilan menegaskan perkara tersebut telah memiliki kekuatan eksekusi.
Putusan itu mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan membatalkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 570.135.34-277 tertanggal 10 Februari 2004.
Keputusan tersebut sebelumnya berisi penolakan permohonan hak atas tanah negara yang diajukan pihak penggugat.
Selain pembatalan keputusan, pengadilan juga memerintahkan tergugat memproses penerbitan sertifikat Hak Milik bagi para penggugat.
Namun, menurut Mashuri, perintah pengadilan tersebut belum direalisasikan hingga sekarang.
“Sudah jelas ada putusan inkrah, bahkan dari Pengadilan Tata Usaha Negara juga ada perintah agar BPN segera melaksanakan putusan tersebut dengan mensertifikatkan tanah kepada ahli waris. Sampai detik ini BPN belum melaksanakannya,” ujar Mashuri.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah BPN menerbitkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Desa Lojejer pada 2023.
Penerbitan sertifikat tersebut dipertanyakan karena sebelumnya sudah terdapat putusan pengadilan terkait permohonan hak atas tanah keluarga Tampina.
“Putusannya sudah ada lebih dahulu, tetapi pada 2023 justru muncul SHP. Ada apa ini? Kenapa bisa diterbitkan sertifikat tersebut, padahal sudah ada putusan pengadilan?” katanya.
Objek yang dipersoalkan merupakan lahan dengan luas keseluruhan sekitar 18 hektare di wilayah Desa Lojejer.
Mashuri menyebut persoalan kepemilikan tanah tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak 2001, ketika keluarga Tampina mulai memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
Ia menjelaskan, tanah itu memiliki riwayat penguasaan keluarga yang berkaitan dengan Tuan Firs Kind dan istrinya, Kanirah, warga kawasan Watu Ulo, Payangan.
Menurut Mashuri, sejumlah tokoh masyarakat setempat mengetahui sejarah kepemilikan tanah tersebut.
Ia juga mengaku menyimpan dokumen pengakuan kepemilikan Tampina yang diterbitkan kepala desa terdahulu bernama Suyono Isan.
Perjalanan sengketa tersebut bahkan pernah berlanjut melalui proses hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Mashuri mengatakan upaya hukum yang ditempuh Pemerintah Desa Lojejer saat itu ditolak oleh Mahkamah Agung.
Pada 2012, sebagian lahan sekitar 10 hektare juga disebut pernah dipinjam pihak pemerintah desa melalui proses yang diketahui unsur Muspika.
Menurutnya, peminjaman tersebut dilengkapi dokumen sehingga riwayat penggunaan lahan sebenarnya dapat ditelusuri.
Meski demikian, persoalan kembali mencuat ketika sertifikat Hak Pakai atas nama pemerintah desa diterbitkan pada 2023.
Kondisi tersebut membuat keluarga ahli waris mengaku belum dapat mengelola lahan yang mereka yakini sebagai peninggalan Tampina.
Mashuri juga menepis anggapan bahwa persoalan tersebut merupakan pertentangan antara keluarga ahli waris dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
Ia menyebut sebagian warga yang menggarap lahan justru berstatus penyewa melalui perangkat desa.
Sebagai penguat keterangannya, Mashuri mengaku memiliki pernyataan empat orang penyewa yang menerangkan proses penyewaan tanah melalui perangkat desa.
“Ini bukan persoalan warga dengan warga. Kalau memang situasinya tidak kondusif, seharusnya bisa meminta bantuan aparat negara, misalnya kepolisian. Kami meminta agar putusan hukum dilaksanakan,” tegasnya.
Sebelumnya, persoalan tersebut juga pernah ditindaklanjuti Komisi A DPRD Jember bersama BPN melalui inspeksi mendadak pada 6 November 2025.
Dalam pemeriksaan lapangan itu, ditemukan lahan sekitar 18 hektare telah memiliki sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Lojejer.
Anggota dewan juga mendapati sekitar lima hektare lahan selama ini digarap masyarakat berdasarkan izin almarhumah Tampina.
Mashuri turut mengungkapkan bahwa mantan Kepala BPN Jember, Akhyar Tarfi, pernah menyebut penerbitan sertifikat tersebut sebagai bentuk kecolongan.
Menurut penjelasan yang disampaikan kepadanya, penerbitan SHP berlangsung bersamaan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Proses pemeriksaan dokumen saat itu disebut tidak dilakukan secara mendalam terhadap setiap berkas yang masuk.
Keluarga sempat berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan, tetapi upaya itu belum membuahkan hasil setelah pejabat bersangkutan berpindah tugas.
Kini, ahli waris kembali meminta BPN Jember menindaklanjuti putusan pengadilan sekaligus menjelaskan dasar penerbitan sertifikat atas nama pemerintah desa.
“Kami tidak meminta perlakuan khusus. Saya hanya meminta keadilan. Kalau memang semua harus tunduk kepada hukum, maka putusan pengadilan harus dilaksanakan. Jangan sampai aturan yang sudah jelas justru tidak dijalankan,” ujarnya.
Mashuri berharap penyelesaian sengketa yang berlangsung selama puluhan tahun tersebut tidak kembali berlarut-larut.
Keluarga menginginkan kejelasan status tanah sekaligus kepastian mengenai hak kepemilikan yang mereka perjuangkan melalui jalur hukum.
Hingga berita ini ditulis, alasan terbaru BPN Jember belum melaksanakan putusan PTUN tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak BPN maupun Pemerintah Desa Lojejer.