JEMBER – Tambahan anggaran Rp223,12 miliar untuk Jember diminta tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen perubahan APBD 2026.
DPC PKB Jember mendorong pemerintah kabupaten untuk segera menentukan sektor yang paling membutuhkan tambahan ruang fiskal tersebut.
Ketua DPC PKB Jember Muhammad Ayub Junaidi menyebut infrastruktur dan pendidikan keagamaan layak menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai tambahan anggaran ini justru dikerahkan ke program yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Ayub.
Menurutnya, perbaikan jalan serta jaringan irigasi mempunyai dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama warga yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian.
Ia meminta penggunaan anggaran tetap mengacu pada arah pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember.
Selain pembangunan fisik, Ayub juga mengingatkan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap pesantren dan madrasah diniyah.
“Anggaran Kementerian Agama terbatas. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus hadir membantu pesantren, madrasah diniyah, dan para gurunya,” ujarnya.
Ia menilai tambahan dana pusat menjadi kesempatan bagi Pemkab Jember memperkuat sektor pendidikan keagamaan yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat.
Namun, Ayub meminta bantuan tidak diberikan secara serampangan. Pemerintah perlu memastikan setiap lembaga penerima memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Menurutnya, keberadaan papan nama saja tidak cukup untuk menjadi dasar pemberian bantuan kepada sebuah lembaga pesantren.
“Harus ada proses belajar mengajar, ada kiai, dan ada santri yang menetap. Verifikasinya harus ketat agar bantuan tepat sasaran,” tegas Ayub.
Ia juga mengapresiasi langkah Bupati Jember Gus Fawait dalam memperjuangkan penambahan anggaran melalui komunikasi dengan pemerintah pusat.
Ayub menilai hubungan dengan partai pengusung, Banggar DPR RI, dan kementerian menjadi salah satu faktor penting dalam memperjuangkan penambahan TKD.
“Lobi ke pemerintah pusat itu penting. Kalau pemerintah daerah hanya diam di Jember, tambahan alokasi seperti ini belum tentu bisa diperoleh,” ungkapnya.
Dalam P-APBD tahun 2026, tambahan TKD tersebut mencapai Rp223,12 miliar dan berasal dari dua sumber utama.
Sebesar Rp151,61 miliar merupakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Sementara Rp71,5 miliar berasal dari kurang bayar DBH tahun anggaran 2023 dan 2024.