JEMBER – Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember dipenuhi nelayan asal Puger, Jumat (29/5/2026). Mereka datang membawa keluhan soal sulitnya memperoleh solar subsidi untuk melaut.
Sebagian nelayan duduk berdesakan di kursi rapat. Lainnya berdiri di sudut ruangan sambil menunggu kesempatan menyampaikan persoalan yang dihadapi sehari-hari.
Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, Sekretaris Komisi D Nidi Naidha, serta anggota Komisi B Suharto.
Dalam forum tersebut, nelayan mengaku kesulitan memenuhi syarat pembelian BBM subsidi. Salah satunya terkait barcode pembelian solar yang belum dimiliki seluruh nelayan kecil.
“Nelayan kecil kesulitan melaut karena belum semua punya barcode pembelian solar subsidi,” ujar salah satu nelayan dalam pertemuan itu.
Tak hanya barcode, nelayan juga mengeluhkan panjangnya syarat administrasi. Mereka wajib melengkapi berbagai dokumen sebelum bisa membeli solar subsidi.
Dokumen itu meliputi SIPI, SIUP, NIB, NPWP, STBLKK, hingga kelengkapan surat kapal lainnya. Proses tersebut dinilai memberatkan nelayan tradisional.
“Kami ingin di Puger itu lengkap,” kata Ketua Kelompok Nelayan Mutiara Laut Selatan, Mohamad Rian Hafiq Yuki.
Menurut nelayan, prosedur yang panjang membuat biaya dan waktu melaut semakin berat. Kondisi itu dirasakan langsung nelayan kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai persoalan administrasi perlu segera dibenahi. Ia meminta pemerintah memberi kemudahan agar aktivitas nelayan tidak terganggu.
“Nelayan jangan terus dibebani prosedur yang rumit. Persoalan administrasi harus dipermudah supaya mereka bisa fokus melaut,” ujar Widarto.