JEMBER – DPRD Kabupaten Jember akan memanggil tiga rumah sakit daerah untuk membahas tunggakan utang program Jaminan Kesehatan Rakyat Jember (J-Keren) yang nilainya menembus ratusan miliar rupiah.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyebut program warisan era Bupati Hendy Siswanto itu kini menjadi beban besar bagi keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang ketat.
Menurutnya, utang J-Keren menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menghambat ruang fiskal Pemkab Jember. “Ke depan, kami ingin hal seperti ini tak terulang,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Program J-Keren awalnya dirancang mulia agar seluruh warga Jember bisa berobat gratis tanpa terkendala biaya di rumah sakit milik daerah.
Namun, seiring waktu, mekanisme pembayaran dari Dinas Kesehatan tersendat, sementara jumlah pasien terus meningkat. Akibatnya, rumah sakit terjebak di tengah beban layanan dan dana yang macet.
RSD dr. Soebandi menjadi yang paling terdampak. Piutang rumah sakit ini mencapai Rp35 miliar pada 2022, kembali Rp35 miliar di 2023, dan melonjak hingga Rp76 miliar pada 2024.
Totalnya, utang yang belum terbayar menembus Rp109 miliar. “Kondisi ini sudah mengancam keselamatan pasien dan menekan kinerja tenaga medis,” kata Direktur RSD dr. Soebandi, I Nyoman Semita.
Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran menyebabkan stok obat dan bahan medis habis pakai sering menipis. Hutang obat saja kini sudah menembus Rp48 miliar.
Beberapa rekanan farmasi bahkan mulai menunda pengiriman pasokan karena pembayaran belum terselesaikan. “Kami harus benar-benar berhitung setiap pengadaan,” ujarnya.
Padahal, RSD dr. Soebandi menjadi rumah sakit rujukan utama bagi tujuh kabupaten/kota di kawasan tapal kuda Jawa Timur. Jika layanan terganggu, dampaknya akan terasa luas.
Meski begitu, manajemen rumah sakit tetap berupaya menstabilkan kondisi keuangan. Pendapatan RSD dr. Soebandi kini meningkat hingga Rp26 miliar per bulan, naik sekitar 44 persen dari sebelumnya.
Kenaikan itu salah satunya ditopang oleh program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dari Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang memungkinkan warga cukup menunjukkan KTP untuk berobat kelas 3.
Lewat program sosial seperti Bunga Desaku dan Gus’e Menyapa, Bupati Fawait aktif menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas maupun rumah sakit daerah.
){kind=link}