JEMBER – Ketua DPD PAN Jember, Abdus Salam, menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang semakin marak di wilayah Kabupaten Jember.
Menurut Cak Salam, sapaan akrabnya, persoalan tata ruang perlu disikapi dengan adil antara kebutuhan pangan dan papan masyarakat.
Ia menegaskan, Jember selama ini dikenal sebagai lumbung padi, namun kebutuhan hunian juga meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun.
“Pemerintah daerah harus bisa menjaga keseimbangan. Ketahanan pangan penting, tapi kebutuhan rumah juga bagian dari hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Cak Salam menilai, sektor pertanian dan pembangunan perumahan tidak harus dipertentangkan karena keduanya memberi manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
“Kalau kawasan yang layak dikembangkan dipertahankan sebagai sawah, justru potensi ekonomi daerah bisa terhambat,” katanya menambahkan.
Menurutnya, peningkatan nilai lahan dan potensi pajak daerah bisa tercapai bila tata ruang disusun dengan tepat dan berkeadilan.
Ia juga mengingatkan masih banyak lahan subur yang justru beralih fungsi tanpa izin, menjadi bangunan liar di sejumlah titik Jember.
“Yang disayangkan, banyak bangunan liar berdiri di lahan produktif tanpa mematuhi aturan tata ruang,” ujar politisi PAN itu.
Terkait belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), PAN berkomitmen mendorong percepatan pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD Jember.
“Kepastian hukum harus segera diwujudkan. Jangan sampai kepentingan pribadi menghambat pengesahan RTRW,” tegas Cak Salam.
Ia menilai, setelah RTRW dan RDTR disahkan, peluang investasi akan terbuka lebar, terutama di sektor pertanian berkelanjutan dan perumahan.
“Jika RTRW sudah jelas, investor tidak akan ragu. Dampak ekonominya besar bagi kemajuan Jember,” pungkasnya.
