JEMBER – Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, turut menyoroti ketidakhadiran Wakil Bupati (Wabup) Djoko Susanto yang sudah 11 kali absen rapat paripurna DPRD.
Menurut David, sebagai pejabat politik tertinggi kedua di Kabupaten Jember, Wabup Djoko memiliki tanggung jawab besar dalam pengambilan keputusan strategis demi kepentingan masyarakat.
“Pak Joko maupun Gus Fawait sama-sama pejabat politik yang menjadi top leader di Kabupaten Jember, walaupun Pak Joko di level kedua,” ujar David, Jumat (8/8/2025).
David menegaskan bahwa proses kepemimpinan Bupati dan Wabup adalah satu paket, sehingga idealnya keduanya hadir bersama dalam setiap forum penting.
“Meskipun beliau tidak selalu diundang secara resmi, idealnya tetap harus hadir,” tegasnya.
Menurutnya, rapat paripurna merupakan forum vital yang menentukan arah kebijakan untuk 2,6 juta warga Jember.
“Apapun di situ ada pengambilan keputusan penting untuk kepentingan rakyat dan mengawal pembangunan di Kabupaten Jember,” ucapnya.
David juga menekankan perlunya tampil bersama di hadapan publik meski ada dinamika politik di internal.
“Terlepas ada dinamika apapun, tetap di hadapan publik harus tampil bersama dong,” katanya.
Terkait alasan Djoko yang mangkir karena tidak diundang, David menilai sikap itu keliru dan tidak sesuai semangat pelayanan publik.
“Kalau dari dulu undangan Paripurna itu tidak ada undangan Bupati, Wakil Bupati. Undangannya satu, Bupati Jember. Tapi kepala OPD dan Wabup ya hadir,” jelasnya.
Fraksi NasDem bahkan membuka peluang memanggil langsung Wabup Djoko untuk klarifikasi terkait absensinya dalam rapat paripurna DPRD Jember.
“Kalau memang perlu kita ajak ngomong, kita ajak diskusi,” tutup David.
Sebelumnya, Djoko Susanto beralasan sengaja tidak hadir hingga 11 kali rapat paripurna karena merasa tidak mendapat undangan resmi dari DPRD.
Pernyataan tersebut dibantah Fraksi PKB yang menilai Djoko sebenarnya diundang, namun sengaja mangkir dan terkesan menyepelekan agenda penting bagi rakyat Jember.