Gelar FGD, Komisi X DPR RI Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Jember

H Muhammad Nur Purnamasidi, Anggota Komisi X DPR RI saat di wawancarai media usai acara FGD (Foto:Syakur/BBC).
H Muhammad Nur Purnamasidi, Anggota Komisi X DPR RI saat di wawancarai media usai acara FGD (Foto:Syakur/BBC).

JEMBER – H Muhammad Nur Purnamasidi, Anggota Komisi X DPR RI, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sektor pendidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) Mandat Pendidikan, berbagai isu utama pendidikan di daerah ini menjadi sorotan.

“Sektor pendidikan di Jember harus menjadi prioritas utama,” tegas Bang Poer saat membuka FGD yang berlangsung pada Minggu, (11/8/2024).

Ia menyoroti empat masalah krusial yang sering terjadi di bawah dan perlu segera ditangani.

Menurut Bang Poer, minimnya anggaran pendidikan merupakan masalah utama yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Jember.

“Anggaran yang tidak mencukupi pasti akan berdampak pada hasil pendidikan,” ujarnya.

Masalah guru honorer PPPK juga menjadi perhatian serius dalam diskusi tersebut.

Banyak guru yang telah lulus seleksi PPPK belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dan penempatan yang layak karena keterbatasan anggaran.

Selain itu, Bang Poer menyoroti kompleksitas sistem zonasi PPDB yang kerap menimbulkan keluhan dari masyarakat.

“Sistem zonasi masih belum mampu menjamin keadilan dalam penerimaan siswa,” jelasnya.

Tak hanya itu, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga dibahas dalam FGD tersebut.,

“Program KIP Kuliah sangat penting untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dalam menanggung biaya pendidikan,” Jelasnya.

Dalam FGD, Bang Poer juga berencana mengimplementasikan masukan dari para ahli melalui jalur regulasi.

“Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional perlu direvisi untuk memperbaiki sistem pendidikan kita,” tambahnya.

Pernyataan ini diperkuat dengan rencana pembentukan panitia kerja (Panja) khusus pembiayaan pendidikan.

Panja ini diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN.

“Kita harus memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk pendidikan, agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” kata Bang Poer.

Bang Poer juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Jember.

“Hanya dengan kerjasama, kita bisa mencapai tujuan ini,” ujarnya.

FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk tokoh pendidikan dan perwakilan masyarakat. Semua pihak sepakat untuk terus berkolaborasi demi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember.

Pewarta: Abdus Syakur
Editor : Sugeng Prayitno