JEMBER – Banjir yang merendam permukiman warga di Jember beberapa pekan terakhir mendapat perhatian serius DPRD Jawa Timur. Komisi D turun tangan mencari solusi konkret.
Komisi D DPRD Jatim bersama UPT Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan lapangan di sejumlah titik rawan banjir luapan sungai.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, H. Satib, menyebut wilayah terdampak cukup luas, mulai Patrang hingga Sumbersari, dengan karakter permasalahan yang berbeda.
“Kami melihat langsung titik-titik banjir paling parah, termasuk belakang Perumahan Makam Pahlawan, sekitar RS Paru, Kemuning, dan Jalan Sumatera,” kata Satib, Jumat (9/1/2026).
Menurutnya, peningkatan intensitas hujan dari tahun ke tahun menuntut perencanaan penanganan banjir yang lebih matang dan berkelanjutan.
“Curah hujan semakin ekstrem. Kami ingin mengetahui perencanaan jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Di belakang Perumahan Makam Pahlawan Patrang, DPRD meminta Dinas SDA segera melakukan pengamanan sungai untuk mencegah banjir susulan.
“Dinas SDA kami minta segera memasang bronjong. Tadi sudah ada komitmen, dan ini harus dipercepat,” tegas Satib.
Sementara di kawasan RS Paru Patrang, banjir dipicu luapan sungai akibat tebing yang belum dilengkapi plengsengan atau tembok penahan tanah.
“Untuk lokasi RS Paru, kami dorong masuk program 2026. Soal anggaran akan kami kawal agar hujan 2027 bisa diantisipasi,” katanya.
Banjir di bantaran Sungai Bedadung, Jalan Sumatera Sumbersari, juga menjadi perhatian karena menyasar rumah warga di wilayah sepadan sungai.
“Ini agak sulit karena rumah berada di sepadan sungai. Solusinya, warga disarankan pindah lokasi karena aturan melarang bangunan di area tersebut,” ujarnya.
Komisi D menilai banjir juga dipengaruhi alih fungsi lahan di hulu sungai. DPRD mendorong penanaman kembali vegetasi keras demi meningkatkan daya resap dan menekan risiko banjir.