JEMBER – Rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan dana talangan Rp786,57 miliar dalam KUA-PPAS APBD 2027 menuai perhatian publik. Menanggapi hal itu, Bupati Jember Gus Fawait menegaskan skema tersebut bukan utang daerah.
Menurut Gus Fawait, dana talangan disiapkan untuk mempercepat pembangunan berbagai program prioritas. Skema itu dipilih agar proyek strategis dapat segera dikerjakan tanpa harus menunggu beberapa tahun.
“Dana talangan ini merupakan langkah percepatan pembangunan. Bukan karena kas daerah minus atau pemerintah kehabisan uang,” ujar Gus Fawait, Sabtu (1/8/2026) malam.
Ia mencontohkan pembangunan jalan lebih efisien bila direalisasikan sekarang. Biaya mengaspal satu meter jalan pada 2026 dinilai lebih murah dibanding menunggu hingga 2028.
Gus Fawait menjelaskan, defisit dalam penyusunan APBD merupakan mekanisme yang lazim terjadi. Kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan keuangan daerah sedang bermasalah.
“Defisit bukan berarti daerah kehabisan uang. Penyerapan anggaran rata-rata sekitar 90 persen sehingga muncul SiLPA. Proyeksi SiLPA 2026 sekitar Rp430 miliar dapat menutup kebutuhan anggaran 2027,” katanya.
Ia menilai percepatan pembangunan juga akan memberikan efek berganda bagi perekonomian. Aktivitas proyek dinilai mampu menggerakkan usaha lokal sekaligus membuka peluang kerja baru.
Di bidang kesehatan, Pemkab Jember memprioritaskan penambahan fasilitas rumah sakit. Langkah itu dilakukan karena tingkat keterisian tempat tidur di RSUD dr. Soebandi dan RSD Balung kerap melebihi kapasitas.
Penambahan fasilitas tersebut diproyeksikan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan tenaga kesehatan juga diperkirakan bertambah seiring operasional gedung baru.
Gus Fawait menyebut tidak semua pemerintah daerah bisa memanfaatkan fasilitas dana talangan pemerintah pusat. Jember dinilai memenuhi syarat karena kondisi fiskalnya sehat, pendapatan naik 32 persen, serta belanja pegawai di bawah 30 persen APBD.
“Seluruh skema ini tetap menunggu persetujuan DPRD. Jika tidak disetujui, pembangunan akan disesuaikan kemampuan APBD murni. Kami pastikan tidak membebani pemerintahan berikutnya maupun belanja pegawai,” tegasnya.