JEMBER – DPRD Jember mulai mewaspadai potensi dampak El Nino yang diprediksi memicu kemarau panjang di sejumlah wilayah. Pemerintah diminta segera melakukan langkah mitigasi untuk melindungi sektor pertanian.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengatakan penyerapan gabah triwulan pertama di Jember sejauh ini berjalan baik. Namun ancaman kekeringan tetap perlu diantisipasi sejak dini.
“Serapan gabah triwulan pertama sudah sangat bagus. Tapi sekarang muncul ancaman El Nino di wilayah Jawa dan sekitarnya,” kata Candra, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu segera memetakan lahan pertanian yang rawan kekurangan air. Langkah itu penting agar petani tetap bisa menjaga produktivitas saat musim kemarau berlangsung panjang.
“Kami ingin pemerintah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan sumber daya air karena kemarau diperkirakan cukup panjang,” ujarnya.
Candra menyebut pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan bantuan optimasi lahan. Program tersebut, kata dia, harus dimaksimalkan agar petani tetap mampu berproduksi saat kondisi cuaca berubah.
“Optimasi lahan yang sudah ada harus benar-benar dimanfaatkan untuk menghadapi dampak El Nino,” tegasnya.
Selain infrastruktur pertanian, DPRD juga meminta adanya edukasi bagi petani terkait pola tanam adaptif. Petani diharapkan mampu memilih komoditas yang tidak membutuhkan banyak air.
“Kami mendorong adanya transformasi pengetahuan kepada petani tentang pola tanam yang adaptif agar hasil pertanian tidak terganggu,” ungkapnya.
Ia menilai peran penyuluh pertanian lapangan atau PPL sangat penting dalam mendampingi petani menghadapi musim kering. Persiapan dinilai harus dilakukan sebelum dampak El Nino benar-benar terjadi.
“PPL dan OPD terkait harus mulai bersiap. Pemetaan menjadi hal utama agar penanganannya tepat,” katanya.
Candra juga mengakui anggaran mitigasi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dinilai masih terbatas. Meski begitu, ia optimistis dukungan pemerintah pusat dapat membantu penanganan di lapangan.
“Saya yakin Dinas Tanaman Pangan dan pemerintah pusat bisa mencari solusi agar petani tidak kesulitan mengolah lahannya,” ujarnya.
DPRD Jember turut meminta pemerintah mengaktifkan kembali embung dan saluran irigasi yang mulai tidak optimal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga suplai air pada musim tanam kedua.
“Yang perlu diantisipasi adalah masa tanam kedua. Pemerintah harus membantu petani, termasuk mengoptimalkan embung dan irigasi,” pungkasnya.