JEMBER – Upaya pembaruan data kemiskinan di Kabupaten Jember mendapat dukungan dari Fraksi Partai NasDem DPRD setempat. Program ini dinilai penting untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, menegaskan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam verifikasi dan validasi menjadi langkah strategis yang harus didukung.
Menurutnya, penugasan langsung ke lapangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata pengabdian ASN kepada masyarakat.
“ASN itu punya sumpah jabatan. Jadi ini bagian dari pengabdian mereka untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
David menilai selama ini masih ada kesenjangan antara data administratif dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
Ia mengungkapkan, pengalaman turun langsung membuka fakta adanya ketidaktepatan penerima bantuan. Warga mampu justru tercatat miskin, sementara yang benar-benar membutuhkan tidak terdata.
“Di lapangan saya temui, ada yang terdata miskin tapi punya kendaraan bagus. Sebaliknya, warga tidak mampu justru tidak masuk data dan tidak pernah menerima bantuan,” katanya.
Ia juga merespons munculnya penolakan sebagian ASN di media sosial. Menurutnya, hal tersebut tidak mencerminkan keseluruhan sikap ASN di Jember.
“Yang punya empati pasti akan memahami kondisi riil kemiskinan setelah turun langsung. Ini soal hati nurani,” tegasnya.
David menambahkan, penugasan lintas wilayah yang diterapkan masih dalam batas wajar dan justru memperkaya pemahaman ASN terhadap kondisi sosial yang beragam.
“Kalau diniatkan sebagai ibadah dan pengabdian, tugas ini seharusnya bisa dijalani dengan baik,” imbuhnya.
Ia memastikan Fraksi NasDem akan terus mengawal program tersebut agar berjalan konsisten hingga menghasilkan data yang valid.
“Harapannya tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Yang berhak menerima, benar-benar mendapatkan haknya,” ucapnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kesiapan fisik ASN dalam menjalankan tugas lapangan, agar tidak memicu polemik di ruang publik.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jember tengah mengerahkan sekitar 22 ribu ASN untuk melakukan verifikasi terhadap sekitar 97 ribu warga kategori kemiskinan ekstrem.
Program yang berlangsung pada April 2026 ini dirancang tidak hanya memperbarui data, tetapi juga membangun kepekaan sosial ASN terhadap kondisi masyarakat.
Penugasan dilakukan lintas wilayah dengan waktu fleksibel, termasuk di luar jam kerja, guna memastikan interaksi dengan warga berlangsung optimal.
Setiap ASN tetap bertanggung jawab secara individu dalam pelaporan hasil verifikasi melalui sistem digital, demi menjaga akurasi dan integritas data.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan tidak hanya berbasis angka, tetapi juga berdasarkan kondisi nyata masyarakat di lapangan.