JEMBER – Ketidakhadiran Wakil Bupati Jember dalam sejumlah rapat paripurna menuai sorotan, namun DPRD mengklaim hal itu sesuai permintaan pribadi dari Wakil Bupati sendiri.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengungkapkan bahwa permintaan itu pernah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati dalam momen informal sebelum rapat paripurna digelar.
“Jadi saya lupa itu Paripurna bulan berapa, tapi suatu saat ada Paripurna dan kita transit di ruang VIP,” ujar Widarto kepada wartawan.
“Saat itu ada pimpinan DPRD dan Forkopimda, beliau bilang, ‘Diundang tapi kok tidak ada materi, kalau begitu lebih baik tidak usah diundang,’” tambahnya.
Menurut Widarto, pihaknya telah menjelaskan bahwa materi paripurna berasal dari eksekutif, dan seharusnya diselesaikan internal antara Bupati dan Wabup.
Namun, Wabup menilai kebiasaan mengundangnya ke paripurna tanpa materi adalah hal yang keliru, sehingga meminta untuk tidak dilibatkan bila tak diperlukan.
“Wabup menyampaikan bahwa undangan cukup ke Bupati. Jika Bupati berhalangan, baru bisa didelegasikan ke Wabup atau Sekda,” ucap Widarto menirukan.
Karena itu, DPRD mengambil sikap tidak lagi mengundang Wabup ke paripurna, sesuai dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Wabup tersebut.
Widarto menyatakan, pihaknya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hal ini, dan sikap DPRD sepenuhnya berdasarkan ucapan langsung dari Wabup.
“Kalau beliau menyebut kami salah tafsir, kami mendasarkan pada permintaan beliau sendiri yang disampaikan dengan diksi sangat jelas,” ujar Widarto.
Ia menegaskan bahwa absennya Wabup bukan kesalahan, melainkan hasil kesepahaman yang sudah lebih dulu dibangun antar kedua pihak.
“Jadi, kami tidak mengundang bukan tanpa dasar. Ini hasil penafsiran bersama pimpinan DPRD atas pernyataan beliau,” pungkas Widarto.
