JEMBER – Penutupan total Jalur Nasional Gumitir selama dua bulan menuai reaksi keras dari DPRD Jember, terutama karena dampaknya yang sangat luas.
Penutupan jalur penghubung Jember–Banyuwangi itu rencananya berlangsung mulai 24 Juli hingga 24 September 2025 demi perbaikan infrastruktur besar.
Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, menilai kebijakan itu perlu dikaji ulang karena berpotensi mengganggu mobilitas warga dan distribusi logistik.
“Kami mendesak agar BBPJN memberikan penjelasan detail kepada DPRD sebelum penutupan dilakukan,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, penutupan total bukan solusi tepat jika tidak disertai rekayasa lalu lintas dan mitigasi ekonomi yang jelas.
“Kalau ditutup total tanpa persiapan matang, yang terdampak bukan hanya pengguna jalan. Harga barang bisa naik, logistik tertahan,” tambahnya.
Ia menyoroti potensi kelangkaan BBM dan gas akibat distribusi terhambat, yang bisa berdampak besar ke masyarakat bawah.
David juga menyoroti siswa yang setiap hari melewati jalur Gumitir untuk sekolah, terutama dari Kalibaru dan sekitarnya.
“Transportasi pelajar juga harus dipikirkan. Jangan sampai anak-anak putus sekolah hanya karena akses terputus,” jelasnya.
Komisi C DPRD Jember juga mencermati risiko keterlambatan distribusi hasil pertanian dari Banyuwangi ke pasar-pasar di Jember.
Menurut David, sektor ekonomi lokal bisa terpukul jika biaya distribusi naik dan pengiriman logistik terganggu.
“Operasional pedagang pasti naik. Akhirnya, konsumen yang menanggung harga lebih mahal,” ungkapnya.
Ia meminta Bupati Jember segera mengundang BBPJN untuk duduk bersama membahas solusi terbaik sebelum tanggal penutupan tiba.
“Kalau memang tak bisa dihindari, minimal percepat durasi pekerjaan. Dua bulan itu terlalu lama,” tutupnya.
