JEMBER – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kecamatan Kencong meminta para guru ngaji di Jember bersabar. Penundaan insentif dilakukan demi menghindari politisasi selama Pilkada.
Sekitar 24.000 guru ngaji di Jember terdampak penundaan pencairan honor. GP Ansor menilai, langkah Pemkab Jember untuk menunda pencairan dana hibah, bansos, dan honor merupakan tindakan yang tepat.
Sekretaris Pengurus Cabang GP Ansor Kencong, Asnawan, menyebutkan penundaan ini dilakukan untuk menjaga integritas proses Pilkada. Langkah ini dianggap penting untuk menghindari politisasi.
Asnawan menegaskan bahwa program ini tidak dihapus, melainkan hanya ditunda hingga Pilkada selesai. “Bansos, hibah, dan honor guru ngaji tetap akan dicairkan setelah Pilkada,” katanya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga netralitas selama masa politik. Jika tidak ditunda, ada potensi pihak-pihak tertentu memanfaatkan bantuan ini demi kepentingan politik.
“Dana hibah, bansos, dan honor guru ngaji sangat rentan dipolitisasi. Maka, langkah penundaan ini sangat tepat,” ujar Asnawan dalam pernyataannya pada Kamis (17/10/2024).
Asnawan meminta guru ngaji dan masyarakat untuk bersabar menunggu pencairan ini. “Setelah Pilkada selesai, semua bantuan akan direalisasikan,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Bupati Jember saat ini sedang cuti karena mengikuti Pilkada sebagai calon petahana. Hal ini membuat situasi politik menjadi semakin sensitif.
Menurutnya, netralitas Pemkab Jember sangat penting, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan bantuan ini. Netralitas ini dapat menjaga suasana kondusif di Jember.
GP Ansor, lanjut Asnawan, akan terus mengawal proses ini. Mereka berkomitmen untuk memastikan pencairan dana berjalan setelah Pilkada dengan aman dan tanpa politisasi.
Ia mengapresiasi langkah Pemkab Jember yang dinilai menjaga netralitas dan kondusifitas di tengah situasi politik yang sensitif ini. “Keputusan ini sangat tepat untuk menjaga suasana tetap harmonis,” ujarnya.
Asnawan juga menekankan bahwa kesejahteraan guru ngaji tetap menjadi prioritas. Ia yakin pencairan akan segera dilakukan setelah Pilkada 2024 selesai.
GP Ansor berharap, dengan langkah ini, masyarakat akan memahami pentingnya menjaga netralitas di masa politik. “Kami akan selalu mengawal hak-hak para guru ngaji,” pungkasnya.