JEMBER – Aspirasi soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mendominasi pertemuan reses Anggota DPRD Jember dari Fraksi Golkar, Agung Budiman, pada Jumat (5/12).
Warga yang hadir menyampaikan kecemasan mereka setelah menerima tagihan PBB dengan nilai yang dinilai melonjak cukup tinggi tahun ini.
Situasi itu membuat sebagian masyarakat merasa terbebani, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan tinggal di kawasan perkotaan.
“Banyak warga membawa bukti tagihan. Kenaikannya cukup besar dan membuat mereka kaget,” kata Agung menjelaskan hasil pertemuan.
Menurutnya, persoalan ini muncul karena penyesuaian PBB sudah lama tidak diperbarui sehingga perubahan tarif kini terasa signifikan.
“Tadi mereka menyampaikan rasa keberatan. Saya memahami kondisi itu dan akan menindaklanjutinya,” ujarnya.
Agung menilai pemerintah daerah perlu membuka dialog lebih luas agar masyarakat mendapat penjelasan transparan mengenai dasar kenaikan PBB.
“Evaluasi sangat penting. Pemkab harus menjelaskan alasan perubahan tarif agar warga tidak merasa diperlakukan semena-mena,” tuturnya.
Selain soal tarif, warga juga meminta adanya skema keringanan bagi kelompok rentan yang terdampak paling berat.
Agung menyebut permintaan tersebut wajar, mengingat situasi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.
“Aspirasi terkait keringanan PBB akan saya sampaikan langsung ke eksekutif untuk dipertimbangkan,” katanya.
Ia berharap Pemkab segera merespons keluhan itu demi menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan perpajakan daerah.