JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember membuka laporan kinerja kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban politik dan moral atas mandat yang diberikan masyarakat.
Langkah ini disebut sebagai bentuk transparansi sekaligus evaluasi terbuka terhadap kerja-kerja politik Fraksi PDIP selama menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di daerah.
“Amanah yang kami emban sejatinya berasal dari rakyat, maka kepada rakyat pula kami harus mempertanggungjawabkannya secara nyata,” ujar Sekretaris DPC PDIP Jember, Edi Cahyo Purnomo.
Dalam laporan tersebut, Fraksi PDIP menyoroti persoalan kemiskinan yang masih membayangi Jember berdasarkan rilis BPS 2025.
Angka kemiskinan tercatat 8,67 persen atau sekitar 216 ribu jiwa, mendorong Fraksi PDIP fokus pada peningkatan pendapatan serta pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
“Kami menempatkan isu kemiskinan sebagai prioritas dengan strategi ganda, yakni menaikkan pendapatan dan menekan pengeluaran warga,” kata pria yang akrab disapa Ipung itu.
Selain kemiskinan, Fraksi PDIP juga menaruh perhatian serius pada prevalensi stunting yang masih mencapai 30,3 persen di Kabupaten Jember.
“Penanganan stunting kami lakukan lewat program bantuan protein rutin berbasis keluarga terdampak, bukan sekadar kegiatan seremonial,” jelas Ipung.
Program tersebut dijalankan melalui kerja sama dengan toko kelontong lokal, dengan bantuan senilai Rp150 ribu per bulan berupa telur setiap 5–7 hari.
Fraksi PDIP juga mengawal nasib ribuan tenaga Non-ASN agar mendapatkan kepastian kerja dan perlindungan dari ancaman pemutusan hubungan kerja.
“Lewat dorongan politik di parlemen, ribuan honorer kini diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu,” ungkap Ipung.
Menutup laporan, Fraksi PDIP menegaskan komitmennya menghadirkan politik yang berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh warga Jember.