JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan Jember menyoroti dana transfer pusat yang masih mengendap di bank dan dinilai menghambat pergerakan ekonomi daerah.
Isu tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran DPRD Jember bersama TAPD, yang membahas kinerja serapan anggaran hingga akhir tahun.
Sekretaris DPC PDIP Jember, Edi Cahyo Purnomo, menyebut data Kementerian Keuangan menunjukkan dana daerah mengendap secara nasional mencapai Rp233 triliun.
“Ini jadi alarm serius. Dana besar tapi tidak bergerak akan berdampak langsung ke masyarakat,” kata Edi, Jumat (2/1).
Menurut PDIP, kondisi serupa terjadi di Jember karena serapan anggaran hingga September masih sekitar separuh dari total alokasi.
“Serapan baru 50 persen. Ini perlu langkah cepat agar dana benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
PDIP menilai lambatnya realisasi anggaran mengancam penguatan ekonomi kerakyatan, terutama sektor UMKM dan pertanian.
Pemerintah pusat sebelumnya menyalurkan sekitar Rp200 triliun melalui perbankan untuk memperkuat permodalan UMKM di daerah.
“Tanpa dukungan daerah, pelaku UMKM bisa kesulitan bertahan dan berisiko gagal mengembalikan pinjaman,” jelas Edi.
Selain itu, PDIP juga menyoroti kebiasaan pembangunan infrastruktur yang menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Proyek yang dikebut di akhir tahun rawan menurunkan kualitas jalan dan bangunan,” katanya.
Fraksi PDIP mendorong perubahan pola kerja pada APBD 2026 dengan memulai pembangunan sejak awal tahun.
“Serapan harus dicicil sejak triwulan pertama, bukan menunggu akhir tahun,” pungkas Edi.