JEMBER – Ketua DPC PKB Jember memanggil jajaran pengurus Fatayat NU, Selasa (3/3/2026) malam, menyusul pemberitaan media terkait dugaan permintaan pengembalian dana program oleh anggota DPR RI.
Pertemuan digelar untuk memastikan duduk persoalan sebenarnya sekaligus meredam informasi simpang siur yang berkembang di tengah masyarakat dan internal organisasi.
Ayyub menilai klarifikasi penting dilakukan agar informasi tidak berkembang sepihak. Ia memilih melakukan tabayun langsung dengan seluruh pengurus cabang Fatayat NU Jember.
“Informasi di media sosial menyebut ada anggota DPR RI meminta program dikembalikan. Ini menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua DPC, sehingga perlu tabayun,” ujarnya.
Ia menjelaskan program tersebut sejak awal dirancang sebagai upaya pemberdayaan ekonomi anggota Fatayat, bukan sekadar kegiatan berbasis proposal bantuan.
“Program ini sebenarnya baik, tujuannya memperkuat ekonomi anggota Fatayat agar tidak hanya mengajukan proposal, tetapi memiliki kemandirian usaha,” katanya.
Menurutnya, persoalan muncul karena program masih baru sehingga mekanisme pelaksanaan dan kesepakatan kerja belum sepenuhnya dipahami semua pihak.
“Programnya masih belum benar-benar fix. Barang baru memang butuh effort lebih, sehingga wajar jika muncul kebingungan di internal,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, ia menawarkan solusi atas persoalan tanggungan dana yang disebut mencapai Rp25 juta agar program tidak terhenti.
“Kalau memang ada tanggungan Rp25 juta, saya yang menanggung supaya program Fatayat tetap berjalan dan tidak ada beban lagi,” tegasnya.
Ia menilai persoalan yang terjadi lebih disebabkan miskomunikasi antara anggota dan pengurus mengenai skema pencairan dana program.
Dana disebut tidak diberikan sekaligus, melainkan bertahap sesuai evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban program yang berjalan.
“Ini hanya salah paham. Setelah tabayun selesai, tidak ada masalah. Dalam organisasi hal seperti ini biasa, yang penting komunikasi diperjelas,” pungkasnya.