JEMBER – Dukungan terhadap program Bunga Desaku terus mengalir dari kalangan legislatif Kabupaten Jember. Program pelayanan publik ini dinilai menghadirkan pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Komisi C DPRD Jember menilai langkah bupati berkantor langsung di desa dan kelurahan mampu memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan dinilai menjadi lebih cepat dan responsif.
Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan arah pembangunan nasional yang menekankan kedekatan pemimpin dengan rakyat.
“Program ini bukan hanya inovasi daerah, tetapi sejalan dengan pesan Presiden Prabowo agar pemimpin hadir langsung mendengarkan masyarakat,” kata Ardi, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, pola kerja turun ke desa memberi kesempatan warga menyampaikan persoalan tanpa hambatan administratif yang biasanya memperlambat proses penyelesaian masalah.
Aspirasi masyarakat yang disampaikan mencakup kebutuhan infrastruktur desa, fasilitas umum, hingga persoalan pertanian yang memerlukan perhatian cepat dari pemerintah daerah.
Komisi C juga menyoroti pentingnya koordinasi langsung di lapangan, terutama saat menghadapi kondisi alam atau situasi darurat yang membutuhkan keputusan segera.
Menanggapi isu pembiayaan, Ardi memastikan seluruh anggaran program telah dibahas sesuai mekanisme yang berlaku antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka bersama Banggar dan TAPD. Secara prosedural sudah benar dan tidak ada yang perlu dipersoalkan,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan kepala daerah di tengah masyarakat mempercepat proses pengambilan kebijakan berbasis kondisi nyata, bukan sekadar laporan administratif.
Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik karena masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pemimpin daerah dan jajaran organisasi perangkat daerah.
“Ini bentuk pelayanan publik yang nyata. Pemerintah hadir langsung untuk mendengar dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” pungkas Ardi.