JEMBER – Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi angkat bicara terkait wacana pengajuan dana talangan Rp786,57 miliar dalam KUA-PPAS APBD 2027. Menurutnya, pembahasan masih berada pada tahap dinamika.
Ia menilai perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal lumrah dalam proses penyusunan anggaran. Karena itu, dinamika tersebut tidak seharusnya dimaknai sebagai konflik.
“Kalau tidak ada dinamika, itu bukan pembahasan, tetapi perintah. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan itu sesuatu yang wajar,” ujar Ayub, Selasa (4/8/2026).
Ayub menjelaskan, tugas utama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ialah menerangkan secara rinci seluruh program yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPRD.
Menurutnya, apabila penjelasan TAPD tidak utuh, pembahasan akan menemui jalan buntu. Kondisi itu, kata dia, terlihat ketika Bupati Jember akhirnya turun langsung memberikan penjelasan kepada publik.
“Seharusnya TAPD yang mampu meyakinkan Badan Anggaran. Ketika bupati sampai harus turun tangan menjelaskan, itu menjadi bahan evaluasi,” katanya.
Sebagai partai pengusung, PKB mengaku telah lebih dulu berdiskusi dengan anggota Badan Anggaran untuk memahami kondisi fiskal Kabupaten Jember sebelum pembahasan KUA-PPAS dimulai.
Ayub menyebut ruang fiskal Jember saat ini memang terbatas. Beban utang daerah, kewajiban pembiayaan PPPK, hingga pemotongan transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah harus menentukan prioritas pembangunan.
Karena itulah, menurut dia, pemerintah mempertimbangkan skema pinjaman atau dana talangan. Namun, langkah tersebut tetap harus mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang harus dipastikan dulu adalah mekanisme persetujuannya. Setelah itu baru dijelaskan untuk apa pinjaman tersebut digunakan,” tegasnya.
Ayub menilai, jika dana talangan benar-benar diarahkan untuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, Badan Anggaran maupun masyarakat akan lebih mudah menerima usulan tersebut.
Ia mencontohkan program Universal Health Coverage (UHC) dan Home Care yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Meningkatnya jumlah warga berobat, fasilitas rawat inap, hingga layanan kesehatan keliling dinilai memerlukan pembiayaan memadai.
*”Kalau untuk kepentingan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, saya yakin akan didukung. Tapi kalau untuk belanja konsumtif, tentu masyarakat akan menolak,” ujarnya.
Ayub juga meminta TAPD lebih terbuka dalam memaparkan setiap program. Mulai target pembangunan jalan, irigasi, penerangan jalan umum, hingga sarana pendidikan dan pesantren harus dijelaskan secara rinci beserta manfaatnya.
Menurutnya, transparansi akan menghilangkan kecurigaan publik sekaligus memudahkan DPRD memberikan persetujuan apabila seluruh program memang berpihak pada kebutuhan masyarakat.