JEMBER – Kabupaten Jember mencatatkan prestasi nasional dalam kebijakan kepegawaian dengan mengangkat PPPK dan PPPK paruh waktu terbanyak se-Indonesia.
Capaian tersebut mendapat perhatian khusus dari Badan Kepegawaian Negara Pusat yang melakukan kunjungan kerja langsung ke Jember, Jumat (9/1).
Kepala BKN Pusat, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Jember yang dinilai berani dan berpihak pada tenaga honorer.
Ia menilai kebijakan tersebut jarang diambil daerah lain karena berdampak besar pada struktur anggaran daerah.
Bupati Jember menyebut kunjungan Kepala BKN sebagai bentuk dukungan atas kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah daerah.
“Kehadiran beliau adalah penguatan moral bagi kami atas keputusan yang kami ambil,” kata Bupati Jember.
Menurut Bupati, pengangkatan PPPK dalam jumlah besar memang memberi tekanan fiskal, namun dinilai penting demi kepastian status pegawai.
“Pengabdian bertahun-tahun harus dihargai dengan kejelasan status dan masa depan,” ujarnya.
Selain status kepegawaian, Pemkab Jember juga menaruh perhatian pada kesejahteraan aparatur sipil negara.
Di saat banyak daerah memilih memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai, Jember justru mempertahankan kebijakan tersebut.
“Saat daerah lain memotong TPP, kami memilih bertahan demi menjaga semangat pelayanan,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, mempertahankan TPP setara dengan peningkatan jika dilihat dari rasio APBD 2026.
Kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan DPRD Jember sebagai stimulus peningkatan kinerja ASN.
“Pelayanan publik akan optimal jika kesejahteraan pegawainya terjaga,” kata perwakilan Pemkab Jember.
Dalam kunjungan itu, juga dibahas perpanjangan kontrak 813 PPPK angkatan 2021 yang tengah diproses administrasinya.
“Penataan ini kami lakukan agar transisi berjalan transparan dan lebih baik,” ujar pejabat BKPSDM Jember.
Agenda Kepala BKN diakhiri dengan pemberian motivasi dan penguatan materi kepegawaian kepada ASN Pemkab Jember.