JEMBER – Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan konsumsi kegiatan Sosialisasi Raperda (Sosraperda) DPRD Jember terus berlanjut. Kejaksaan Negeri Jember memastikan proses hukum belum berhenti pada lima tersangka awal.
Kepala Kejari Jember, Ichwan Efendy, menegaskan penyidik kini membidik kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. Ia menyebut indikasi keterlibatan anggota dewan lain mulai terkuak dalam penyidikan.
“Masih ada tersangka potensial yang sedang kami dalami dalam penyidikan khusus,” ujarnya, Selasa (21/10/2025). Langkah ini diambil agar seluruh pihak yang terlibat bisa dimintai pertanggungjawaban.
Sejauh ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Wakil Ketua DPRD Jember berinisial DDS dari Partai NasDem, mantan istrinya YQ, dua staf sekretariat dewan A dan R, serta rekanan proyek SR.
Empat di antaranya sudah ditahan sejak Senin (20/10/2025) malam. Sementara SR belum hadir dalam pemeriksaan dan terancam dijemput paksa jika terus mangkir.
“Tersangka SR akan kami panggil ulang. Bila sampai tiga kali tidak hadir, kami akan lakukan upaya paksa,” tegas Ichwan.
Dari hasil penyidikan, kejaksaan menemukan rekayasa harga dalam pengadaan konsumsi kegiatan tersebut. Nilai pengadaan dilaporkan lebih rendah, namun realisasi justru melebihi anggaran yang ditetapkan.
Selain itu, proyek menggunakan CV yang tidak melalui mekanisme e-Katalog sebagaimana diatur dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam kasus ini, kejaksaan menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp108 juta dan dokumen terkait pengadaan. Bukti itu kini menjadi dasar pendalaman lebih lanjut.
Kejari Jember juga telah memeriksa mantan Ketua DPRD periode 2019–2024 dan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan untuk memperkuat konstruksi hukum kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama besar di legislatif itu.
 DPRD Jember terus berlanjut. Kejaksaan Negeri Jember){kind=link}