JAKARTA – Setahun berjalan, kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih perlu penguatan reformasi.
Lembaga riset independen IndoStrategi mencatat skor nasional kinerja pemerintahan berada di angka 3,07, yang dikategorikan “sedang”. Hasil ini dirilis Jumat (17/10/2025).
Bidang pemberantasan korupsi menjadi sektor paling menonjol dengan skor 3,50, disusul pendidikan dasar dan menengah (3,35) serta luar negeri (3,32).
Namun, sektor stabilitas harga, penegakan hukum dan HAM, serta penciptaan lapangan kerja masih di bawah angka tiga, menandakan perlunya dorongan lebih serius.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menilai pemerintahan Prabowo–Gibran masih dalam fase konsolidasi kelembagaan. Ia meminta publik tetap memberi waktu, tetapi juga menjaga fungsi pengawasan.
“Pemerintah butuh waktu menata koordinasi antar-kementerian. Namun masyarakat tetap perlu mengawasi agar semangat kerja tak kendor,” ujar Ali.
Riset dilakukan sejak awal September hingga 13 Oktober 2025, melibatkan 424 responden dari 34 provinsi, terdiri dari akademisi, guru, pengusaha, hingga pegawai pemerintah.
Beberapa kementerian mencatat kinerja tinggi, seperti Kementerian Agama (3,26). Namun, ada juga yang perlu berbenah, di antaranya Kementerian ESDM (2,74) dan ATR/BPN (2,81).
Dari sisi program unggulan, Pemeriksaan Kesehatan Gratis memperoleh skor 3,42 dan dinilai cukup berhasil. Sementara Program Makan Bergizi Gratis hanya meraih 2,68, dinilai perlu perbaikan tata kelola.
Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar publik bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan.
“Pemerintah perlu membuka ruang informasi seluas mungkin agar masyarakat dapat menilai dan memberi masukan,” katanya.
IndoStrategi juga mencatat, kementerian non-politis bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat kepentingan politik.
Sebagai catatan akhir, IndoStrategi merekomendasikan delapan langkah strategis, termasuk penguatan koordinasi lintas kementerian, reformasi birokrasi konsisten, serta komunikasi publik yang lebih terbuka.
Lembaga itu menegaskan, tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum mempercepat reformasi struktural agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
