MALANG – Guru Besar Universitas Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, memaparkan hasil evaluasi terhadap kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Paparan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FRPTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang, Jumat (17/10/2025).
Dalam presentasinya, Abdul Mu’ti menyoroti sejumlah persoalan strategis di dunia pendidikan, mulai dari pemerataan mutu antarwilayah hingga implementasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan koding.
Menurutnya, masih banyak tantangan besar dalam penyediaan fasilitas pendidikan, konsistensi kebijakan kurikulum, dan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer di daerah.
Ia juga menilai kebijakan yang terlalu sering berubah dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan evaluasi guru menimbulkan kebingungan di lapangan.
Program kecerdasan buatan dan pembelajaran koding pun disebut belum merata, karena masih terfokus di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa.
Dari sisi capaian, Mu’ti mengapresiasi beberapa langkah Kemdikdasmen yang dianggap progresif, seperti redistribusi guru ASN dan penguatan sistem deep learning di sekolah.
Ia menilai inovasi pembelajaran digital dan koding merupakan langkah adaptif menghadapi era teknologi. Sistem PPDB yang baru juga dinilai lebih tertib dan transparan.
Selain itu, pengawasan mutu pendidikan kini berbasis data sehingga lebih objektif dan mudah dievaluasi oleh lembaga pendidikan maupun pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penilaian FRPTMA, kinerja Kemdikdasmen mendapat skor 3,35 atau masuk kategori sedang. Meski belum ideal, hasil ini menunjukkan arah kebijakan yang mulai membaik.
Abdul Mu’ti menyebut kepemimpinan menteri saat ini bersifat teknokratik dan memahami kebutuhan pendidikan dasar secara realistis dan terukur.
Ia kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi penting agar sektor pendidikan nasional semakin kuat dan merata di masa mendatang.
Di antaranya memperluas akses pendidikan digital, menstabilkan kebijakan evaluasi, serta memastikan kesejahteraan guru melalui peningkatan tunjangan dan sistem karier yang jelas.
Selain itu, Mu’ti juga menekankan pentingnya pengembangan kurikulum adaptif berbasis karakter dan teknologi, serta menjaga kesinambungan anggaran pendidikan agar tidak bergeser dari prioritas nasional.
Ia menutup paparannya dengan ajakan untuk melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam penguatan pendidikan vokasional dan pengajaran koding di sekolah.
“Pendidikan harus jadi proyek bersama, bukan hanya urusan pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat harus ikut membangun kualitas generasi,” ujarnya.
