JEMBER – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember menggelar forum serap aspirasi di gedung DPRD Jember, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh akademisi, pemuda, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring masukan publik terkait kinerja Fraksi PKB DPRD Jember serta menyusun strategi menghadapi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Menurut Ayub, forum semacam ini penting agar kebijakan yang dilahirkan fraksi dapat berangkat dari kebutuhan dan realitas masyarakat.
“Kami ingin setiap keputusan di DPRD memiliki landasan aspirasi yang kuat dari bawah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ayub menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Ia mengungkapkan, Jember mengalami pemangkasan dana transfer sekitar Rp270 miliar pada tahun ini, sehingga diperlukan langkah inovatif untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
“Selama ini perhatian publik banyak tertuju pada sisi belanja, padahal yang tak kalah penting adalah bagaimana kita menambah pendapatan daerah,” kata Ayub.
Ia mencontohkan beberapa potensi PAD yang belum tergarap maksimal, di antaranya dari sektor parkir dan pariwisata.
Berdasarkan data yang ia sampaikan, pajak parkir di Jember bisa mencapai Rp20 miliar, namun realisasinya baru sekitar Rp2 miliar.
“Pernah ada sistem parkir berlangganan yang terbukti efektif. Kalau kebijakan ini bisa dihidupkan kembali dengan sistem lebih modern, tentu akan berdampak positif bagi kas daerah,” katanya.
Ayub juga menyoroti kawasan Gunung Sadeng di Kecamatan Puger yang memiliki potensi ekonomi besar.
Ia mendorong agar aset daerah dikelola secara profesional dan produktif, misalnya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang fokus pada pengembangan wilayah tersebut.
Selain soal PAD, forum ini turut membahas arah kebijakan pariwisata Jember yang tengah disiapkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata.
PKB menegaskan, sektor wisata harus dikelola secara transparan dan berpihak pada masyarakat lokal.
“Ketika Raperda Pariwisata dibahas nanti, kami sudah punya catatan dari masyarakat. Potensi wisata alam, laut, hingga perkebunan perlu ditata agar memberi manfaat ekonomi luas,” jelas Ayub.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak maksimal dalam menggali sumber pendapatan.
“Kalau ada OPD yang tidak mampu meningkatkan PAD, Bupati harus berani melakukan evaluasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, PKB Jember juga menyinggung program nasional Makan Bergizi Bersubsidi Daerah (MBB) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ayub menilai program ini strategis untuk meningkatkan gizi anak-anak, namun pelaksanaannya perlu diawasi agar tepat sasaran.
“Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Ayub menegaskan, DPC PKB Jember akan terus membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan dan legislasi di DPRD.
Menurutnya, hanya dengan keterlibatan masyarakat, kinerja partai dan pemerintah daerah bisa berjalan lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga.
 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember menggelar forum serap aspirasi di gedung DPRD Jember, Kamis){kind=link}