JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember menghadapi tantangan berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemangkasan tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Situasi ini menuntut kreativitas dan strategi baru agar program pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengungkapkan bahwa penurunan dana transfer ini harus dijawab dengan inovasi dan efisiensi. Pemkab dituntut mencari cara cerdas menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa lebih kreatif mengelola APBD agar belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” kata Halim, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, penurunan dana transfer bukan hanya terjadi di Jember, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Jember sendiri diproyeksikan mengalami penurunan sekitar Rp270 miliar.
“Kalau tahun sebelumnya APBD kita sekitar Rp4,9 triliun, tahun 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp4,7 triliun. Ini akibat pemotongan dana transfer dari pusat,” ujarnya.
Halim menegaskan bahwa kebijakan pengurangan dana ini bersifat nasional. Kabupaten tetangga seperti Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi juga mengalami pengurangan dengan besaran berbeda.
“Bahkan DKI Jakarta pun mengalami penurunan sekitar Rp17 triliun. Artinya, kebijakan ini berlaku merata di seluruh Indonesia,” jelasnya menambahkan.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD dan Pemkab Jember sepakat untuk memperketat pos belanja yang dianggap kurang prioritas. Fokus diarahkan pada belanja pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Belanja operasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dievaluasi ulang agar efisien tanpa menghambat pelayanan,” terangnya.
Ia juga menyebut, pembahasan APBD 2026 sudah mulai dilakukan minggu ini. Dalam prosesnya, pihak legislatif dan eksekutif berupaya mencari keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal.
“Kreativitas dan efisiensi menjadi kunci agar Jember tetap bisa tumbuh meski dengan keterbatasan anggaran,” tegas Halim.
Halim menutup dengan optimisme bahwa koordinasi yang kuat antara DPRD dan Pemkab dapat menghasilkan APBD yang realistis dan berpihak pada masyarakat kecil.
 tahun 2026 akibat){kind=link}