JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tengah menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp270 miliar, membuat Pemkab harus menyusun strategi baru agar program pembangunan tetap berjalan.
Kondisi ini bukan hanya dialami Jember, melainkan juga terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang menerima dana perimbangan dari pusat.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mencari solusi agar pelayanan publik tidak terdampak oleh pengurangan tersebut.
“Penurunan dana transfer ini memang terjadi secara nasional, bukan hanya di Jember,” ujar Gus Fawait dalam keterangannya.
Meski terjadi penurunan, pemerintah pusat disebut telah menyiapkan berbagai program bantuan sebagai bentuk dukungan kepada daerah.
Program seperti Bantuan Presiden (Banpres) diharapkan menjadi kompensasi atas berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Insyaallah, walaupun DAK dan DAU turun, tapi bantuan-bantuan seperti Banpres yang masuk ke Jember akan semakin besar,” jelasnya.
Menurutnya, program bantuan tersebut dapat menjaga keberlangsungan pembangunan, terutama pada sektor pendidikan dan infrastruktur daerah.
Gus Fawait mencontohkan, pembangunan fisik gedung sekolah di Kabupaten Jember pada tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan.
Ia optimistis alokasi pembangunan tersebut akan bertambah pada tahun mendatang, seiring dukungan dari pemerintah pusat.
“Tahun depan saya yakin tambah besar lagi, jadi penurunan DAK dan DAU mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh untuk Jember,” paparnya.
Dengan strategi efisiensi dan kolaborasi lintas program, Pemkab Jember berkomitmen memastikan APBD 2026 tetap kuat demi kesejahteraan masyarakat.
 Jember tengah menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun){kind=link}