PROBOLINGGO – Isu reforma agraria kembali mengemuka setelah anggota DPR RI Ahmad Irawan menekankan pentingnya langkah nyata negara dalam menata ulang kepemilikan dan pengelolaan tanah.
HBH Lawfirm menegaskan, reforma agraria tidak boleh berhenti sebatas wacana politik. Isu ini dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk memutus rantai ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani.
Direktur HBH Lawfirm, Muhammad Hasan Basri, menyatakan tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup masyarakat. “Reforma agraria adalah pintu keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi,” ujarnya.
Ia menyoroti masih banyak ketidakadilan agraria, mulai tumpang tindih perizinan, mafia tanah, hingga praktik perampasan lahan. Menurutnya, semua itu hanya memperparah konflik serta menggerus kepercayaan rakyat.
Basri menilai pernyataan Ahmad Irawan mencerminkan keresahan masyarakat kecil yang lama terpinggirkan. Reformasi tanah dianggap sebagai solusi penting agar rakyat tidak sekadar menjadi penonton di tanah sendiri.
HBH Lawfirm mendorong kebijakan konkret berupa redistribusi tanah yang transparan, disertai penguatan hukum. “Bukan hanya bagi-bagi lahan, tapi juga kepastian hukum, akses modal, dan pasar,” tegas Basri.
Menurutnya, lemahnya keberpihakan birokrasi sering menjadi pemicu konflik agraria. Banyak laporan rakyat terhenti karena birokrasi berbelit atau diputarbalikkan oleh kepentingan pihak tertentu.
Basri memastikan HBH Lawfirm siap memberikan advokasi. “Kami tidak bisa diam saat masyarakat terpinggirkan. Litigasi maupun non-litigasi siap ditempuh demi hak rakyat atas tanah,” katanya.
Ia mengingatkan, konflik agraria di Probolinggo dan Jawa Timur masih panjang. Sengketa dengan perusahaan, penguasaan tanah negara, hingga warisan konflik lama belum terselesaikan tuntas hingga hari ini.
HBH Lawfirm berharap momentum yang diangkat Ahmad Irawan ditindaklanjuti menjadi agenda nasional. “Reforma agraria harus nyata, bukan tambal sulam. Pemerintah dan DPR harus serius mengeksekusi,” ujarnya.
Bagi HBH Lawfirm, dukungan terhadap reforma agraria bukan sekadar moralitas, tetapi bagian dari komitmen hukum. Tanah harus kembali pada rakyat sebagai sumber kehidupan, bukan monopoli segelintir elite.
“Negara berkeadilan memberi ruang rakyat hidup layak di tanah kelahiran. Itu makna reforma agraria, dan di situ HBH Lawfirm akan terus berdiri,” pungkas Basri.
