JEMBER – Kasus dugaan korupsi kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tahun anggaran 2023-2024 terus menjadi sorotan publik.
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember memastikan seluruh anggota DPRD periode 2019–2024 akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Kasi Intel Kejari Jember, Agung Wibowo, mengungkapkan bahwa proses penyidikan masih berlangsung intensif. Sejumlah saksi sudah diperiksa sejak tahap awal.
“Hari ini kami memanggil dua anggota DPRD untuk diperiksa sebagai saksi,” kata Agung, Rabu (3/9/2025).
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak hanya berhenti pada panitia lokal (panlok) yang mengatur kegiatan. Semua pihak yang diduga terkait akan dipanggil.
Menurut Agung, total kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp5,6 miliar berdasarkan hasil temuan sementara.
“Penetapan tersangka belum dilakukan karena saksi yang akan diperiksa jumlahnya masih banyak,” jelasnya.
Selain kalangan legislatif, kejaksaan juga meminta keterangan dari pihak rekanan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
Agung menyebut, hingga kini tidak ada hambatan berarti yang dialami tim penyidik dalam mengurai kasus tersebut.
“Belum ada kendala sejauh ini. Kami menunggu semua saksi rampung diperiksa,” tambahnya.
Hingga sekarang, tercatat 12 panitia lokal telah menjalani pemeriksaan. Beberapa di antaranya memberikan keterangan penting mengenai aliran dana.
Kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan sejak 17 Juli 2025, dan telah mendapat atensi khusus dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 tahun anggaran 2023-2024 terus menjadi sorotan publik.){kind=link}