PROBOLINGGO – Dinul Falah, warga Kecamatan Gading, Probolinggo, merasa kecewa setelah KPR subsidi yang disetujui BTN Syariah dibatalkan secara sepihak.
Kekecewaan Dinul berawal saat ia menerima Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari BTN Syariah Probolinggo pada 24 Januari 2025 lalu.
Surat dengan nomor e0175/00706/SP3K/I/2025 itu menyatakan bahwa pengajuan KPR subsidi untuk rumah di Desa Sumber Anyar, Paiton, telah disetujui.
Merasa telah memenuhi semua persyaratan, Dinul melengkapi dokumen, membayar uang muka, serta biaya appraisal yang diminta pihak bank.
“Klien kami telah memenuhi seluruh kewajiban administratif sebagaimana dipersyaratkan,” ujar kuasa hukum Dinul, Hasan Basri, Selasa (21/5/2025).
Menurut Hasan, pembatalan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan baru disampaikan secara resmi oleh BTN Syariah pada 11 April 2025.
Surat pembatalan menyebut adanya pengaduan dari LSM dan konflik antara pengembang dengan pihak ketiga sebagai alasan penghentian akad.
“Hal ini kami nilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas kepastian hukum,” kata Hasan menegaskan.
Ia menyayangkan tidak adanya ruang klarifikasi atau komunikasi yang diberikan kepada kliennya sebelum pembatalan dilakukan.
Hasan menambahkan, pihaknya telah mengirim surat klarifikasi resmi ke BTN Syariah Probolinggo dan menuntut jawaban tertulis dalam tujuh hari kerja.
“Jika tidak ada tanggapan, kami siap menempuh langkah hukum lebih lanjut,” tegas Hasan saat ditemui usai mengajukan surat tersebut.
Saat ini, Diidin berharap haknya sebagai konsumen tetap dihormati dan permasalahan ini dapat segera menemukan penyelesaian yang adil.
