JEMBER – Kendaraan dinas yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember harus dikembalikan. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana, mengungkapkan bahwa selama ini kendaraan operasional yang digunakan adalah mobil sewaan dari pihak ketiga. Rencananya, kontrak sewa diperpanjang hingga akhir tahun.
Namun, setelah menerima instruksi dari Bawaslu Jawa Timur, kendaraan tersebut wajib dikembalikan paling lambat pada 19 Februari mendatang. Keputusan ini berlaku untuk semua unit yang saat ini digunakan.
Menurut Sanda, Bawaslu Jember memiliki lima kendaraan operasional yang akan ditarik. Saat ini, hanya tersisa satu unit mobil pinjaman dari Pemkab Jember yang masih bisa digunakan.
“Belum ada kepastian apakah kendaraan pinjaman dari Pemkab juga akan ditarik. Kami masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait hal tersebut,” ujar Sanda, Minggu (16/2/2025).
Sementara itu, Komisioner KPU Jember, Andi Wasis, juga menyatakan bahwa kebijakan efisiensi turut berdampak pada kendaraan dinas yang digunakan oleh lembaganya.
Sebelumnya, KPU Jember menyewa enam mobil untuk operasional. Namun, setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran, lima mobil telah dikembalikan pada 13 Februari lalu.
“Sebagian kendaraan sudah dikembalikan, namun kami masih memiliki tiga unit kendaraan operasional milik KPU yang dapat digunakan untuk kepentingan dinas,” jelas Andi.
Ia menegaskan bahwa mobil yang disewa khusus untuk pimpinan KPU tidak akan digunakan lagi. Semua kendaraan sewaan harus dikembalikan sesuai aturan.
Saat ditanya mengenai dampak dari kebijakan ini, baik KPU maupun Bawaslu Jember menegaskan bahwa operasional tetap berjalan normal dan tidak terganggu.
“Kami akan mengoptimalkan kendaraan yang masih ada agar aktivitas tetap lancar. Tidak ada kendala berarti dalam menjalankan tugas kami,” pungkas Andi.
 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember harus dikembalikan. Langkah ini){kind=link}