Jember – Sejumlah Civitas Akademika di Indonesia melakukan aksi pernyataan sikap dan seruan moral untuk menjaga dan menegakkan demokrasi serta konstitusi dalam Pemilu 2024.
Aksi tersebut mendapat tanggapan dari Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Bidang Inovasi dan Pendidikan, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar.
Pria yang juga akrab disapa Billy Mambrasar ini mengatakan, dirinya memiliki pandangan tersendiri soal aksi tersebut.
Terlebih saat kemudian dalam aksi itu, juga dihembuskan soal isu politik dinasti yang juga jadi bagian yang diserukan oleh sejumlah Universitas dan Perguruan Tinggi di Indonesia.
“Aksi kemarin itu, tidak semua kampus melakukan seruan tersebut. Terlebih juga dari kampus yang menggelar aksi itu, tidak kemudian mewakili satu institusi dari Universitas atau Perguruan Tinggi,” kata Billy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai menjadi pemateri seminar di salah satu kampus di Jember, Selasa, 6 Februari 2024.
Namun demikian, kata Billy, dengan tersampaikannya aspirasi itu, Presiden RI Joko Widodo menerima secara konstitusional, sebagai bagian dari proses demokrasi.
“Tapi terkait tuduhan yang disampaikan, misalnya menteri dan Presiden tidak boleh berkampanye, kenyataannya UU Pemilu mengatakan boleh, asal tidak menggunakan fasilitas negara,” ucapnya.
Kemudian, lanjut dia, terkait aksi yang dilakukan universitas atau perguruan tinggi itu, juga tidak dilakukan oleh seluruh kampus yang ada di Indonesia.
“Perlu kita ingat, sejauh ini jumlah kampus yang mengeluarkan pernyataan itu ada sekitar 9 kampus, dan se Indonesia ada kurang lebih 4004 kampus dan perguruan tinggi yang ada. Jadi kalau kita lihat 9 dibanding (kurang lebih) 4004 kampus, itu representasinya nol koma nol sekian persen, kecil sekali,” ujarnya.
“Kemudian kalau kita lihat komposisi yang menyampaikan tentang negara krisis demokrasi, itu tidak seluruh struktur jabatan rektoral, atau struktur akademik dalam kampus. Artinya tidak merepresentasikan institusi secara keseluruhan,” sambungnya.
Billy juga mencontohkan, semisal dirinya menyatakan sebagai bagian dari kampus tertentu, apa yang disampaikan adalah berbicara atas nama diri sendiri.
“Saya tidak bisa mengatakan itu sebagai perwakilan seluruh institusi. Karena tidak semuanya berdiri dan menyatakan aspirasi yang sama. Jadi respon dari Presiden, apa yang disampaikan kemarin adalah hak dari seluruh warga negara, yang diterima baik oleh pemerintah. Dimana pandangan-pandangan yang berbeda kemudian nantinya ditanggapi, dengan diskusi lanjutan,” ulasnya.
“Diskusi itupun, nanti dibuat dalam forum yang tepat, dua arah dan dalam konteks yang tepat,” imbuhnya.
Selain itu, Billy juga menanggapi soal isu politik dinasti yang juga digaungkan dan ramai dibahas.
Menurutnya, persoalan itu harus dikupas dalam pembahasan secara satu persatu.
“Pertama kita definisikan dulu apa itu politik dinasti. Kalau politik dinasti adalah satu keluarga, yang sama-sama memegang jabatan yang berbeda dalam pemerintahan. Kita lihat satu-satu. Seperti Ibu Megawati sebagai Ketua Partai, putrinya sebagai Ketua DPR RI. Kemudian beberapa struktural partai dipegang oleh relasi terdekat, bahkan cucunya juga akan maju di Pemilihan Legislatif 2024. Nah misal kita tarik lagi Ibu Megawati adalah anak Presiden pertama Pak Soekarno,” ujarnya.
“Nah kita bicara lagi Pak Surya Paloh, beliau sebagai bagian dari Partai Nasdem. Anaknya Ananda Paloh sebagai anggota DPR RI, dan akan maju lagi dalam Pemilihan Legislatif 2024, dan beberapa kerabatnya juga,” sambungnya.
Dengan beberapa contoh yang disampaikan, menurut pria yang juga lulusan dari Said Business School, Universitas Oxford ini mengatakan, baru dapat dikaji lebih lanjut. Apakah politik dinasti itu kemudian dinilai buruk atau baik.
“Itu yang harus kita telaah. Kalau semuanya juga memiliki tracing (rekam jejak) politik dinasti yang sama. Saya juga kasih contoh (terkait ungkapan Politik Dinasti) di luar negeri. Presiden Amerika Serikat John F Kennedy, itu bapaknya anggota legislatif. Bapaknya nunjuk anaknya, untuk menjadi presiden berikutnya yang kemudian terpilih,” ujarnya.
“Kemudian yang perlu kita ingat, Presiden John F Kennedy itu adalah salah satu pemimpin terbaik di Amerika. Karena dia yang mengeluarkan Undang-Undang anti Rasisme, juga Presiden pertama yang memberikan hak kepada perempuan untuk ikut Pemilu, dia juga yang menciptakan peace corps Amerika sehingga bisa membantu negara-negara yang sedang susah,” sambungnya.
Kemudian contoh kedua, lanjut Billy, Negara Singapura Perdana Menteri yang sekarang dan membawa negaranya maju. Itu, katanya, anak dari Lee Kuan Yew, Perdana menteri sebelumnya.
“Dia (Lee Kuan Yew) saat masih menjadi perdana menteri, sudah menyiapkan anaknya menjadi perdana menteri. Artinya kalau kita bicara Politik Dinasti itu buruk, kenapa John F Kennedy anak dari anggota dewan, bisa membawa negaranya maju?” ungkapnya.
“Contoh kedua adalah Perdana Menteri Singapura. Dinasti juga kan? Nah kok masyarakat tidak protes, kenapa? Karena Singapura maju dibuatnya. Jadi menurut saya, bukan tentang Dinasti atau tidak Dinasti. Tapi kita memilih orang yang tepat, yang akan membawa negara kita maju. Itu yang perlu kita ingat,” jelasnya.
