Bondowoso – Untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mempersiapkan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Dalam persiapan itu, seluruh Pemerintah Daerah diminta hadir guna pemantauan progres rekomitmen tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan oleh BPK.
Hal itu selaras dengan Pemkab Bondowoso yang berkomitmen untuk selalu bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10.
Dalam arahannya, Kepala BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi menyampaikan, Pemerintah Daerah diminta memberikan laporan keuangan dengan suguhan data yang up-to-date dan terinci.
Hal itu cukup penting, guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah di masing-masing wilayah, Kabupaten maupun Kota.
“Penting kevalidan dan keakuratan data yang disajikan pada laporan keuangan masing-masing Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Kemudian, dalam acara persiapan pemeriksaan LKPD itu, Karyadi memberikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar akuntabilitas dan pelaporan keuangan di setiap daerah bisa transparan dan bersih.
“Hal ini juga sebagai rekomitmen tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai penunjang tercapainya predikat WTP,” ujarnya.
Kabupaten Bondowoso sendiri menilai persiapan pemeriksaan LKPD itu sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten. Sehingga dengan dilakukannya persiapan tersebut, Pemerintah Daerah akan lebih teliti dan Terinci dalam Laporan Keuangan.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bondowoso sendiri mempunyai komitmen yang tinggi dan optimis bisa meraih predikat opini WTP yang ke-10.
Hal itu ditegaskan oleh Pj Bupati, Bambang Soekwanto usai mengikuti acara persiapan pemeriksaan LKPD.
“Kami berkomitmen untuk memperoleh predikat opini WTP yang ke-10, saya percaya jajaran Pemkab Bondowoso mampu mengolah keuangan Negara secara bijak, transparan dan Akuntabel, ” ungkapnya.
