Bondowoso – DPRD Kabupaten Bondowoso terpaksa membekukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bondowoso Gemilang (Bogem), karena pengelolaan penyertaan modal senilai miliaran rupiah tidak jelas.
Seperti diketahui, Pemkab Bondowoso menyertakan modal sebesar Rp 2,9 miliar pada tahun 2018.
Tetapi BUMD yang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha di bidang agribisnis dan perdagangan khususnya kopi itu tersandung kasus hukum.
Sebab penyertaan modal tersebut jadi bancakan dan dikorupsi oleh oknum direksi PT Bogem.
Pemerintah memutuskan mengganti jajaran direksi pada 2019. Tetapi BUMD nyaris tidak ada kegiatan.
Kemudian pada tahun 2022, PT Bogem menjadi salah satu temuan BPK atas pengelolaan uang yang tidak maksimal.
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menjelaskan, saat ini legislatif sepakat untuk menemukan PT Bogem.
“Hanya membekukan. Kalau membubarkan harus membubarkan Perda,” kata politisi PKB ini.
BUMD PT Bogem dibentuk melalui peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso nomor 1 tahun 2017.
Menurutnya, pembekuan PT Bogem karena selama ini tidak berjalan sebagaimana tujuan didirikannya.
Dia juga mengungkapkan, direksi PT Bogem beberapa kali tidak hadir saat diundang DPRD Bondowoso.
Oleh karena itu kata dia, harus dilakukan audit independen.
“Uang yang dikelola itu uang negara. Maka harus dipertanggungjawabkan,” terang dia.
Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya pada Pemkab Bondowoso, jika akan dibentuk komposisi baru di jajaran direksi PT Bogem.
Apalagi pemegang saham utama PT Bogem adalah bupati Bondowoso.
Namun terpenting, kegiatan PT Bogem tidak keluar dari tujuan awal didirikannya. Yakni untuk menyelamatkan petani kopi.
Apalagi kebun kopi Bondowoso menjadi situs biologi Ijen Geopark yang masuk UNESCO Global Geopark (UGG). “Harus dikelola dengan baik,” saran dia.
